MARU-MARU

Kekerasan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga beban finansial yang menghambat pembangunan, menggerus kesejahteraan, dan memperlambat kemajuan global. Laporan Global Peace Index (GPI) 2025 menunjukkan bahwa biaya ekonomi akibat kekerasan pada tahun 2024 mencapai $19,97 triliun dalam istilah paritas daya beli (PPP). Angka ini setara dengan 11,6% dari total PDB dunia , atau sekitar $2.446 per orang Skala biaya kekerasan: Angka yang mengguncang Mari kita lihat lebih detail: Total biaya kekerasan global (2024): $19,97 triliun PPP. Kontribusi terbesar berasal dari: Pengeluaran militer dan  keamanan internal : 74% dari total biaya. Pengeluaran militer saja: sekitar $9 triliun PPP. Negara dengan beban tertinggi:  Afghanistan  dan  Ukraina , di mana biaya kekerasan mencapai lebih dari 40% dari PDB nasional. Rata-rata biaya di 10 negara paling terdampak: 27,8% dari PDB. Rata-rata biaya di 10 negara paling damai: hanya 2,5% dari PDB. Sepuluh negara paling terdampa...

GPI 2025 (Sumber: IEP) Setiap tahun akhir tahun sejak 2023 saya meringkas Global Peace Index (GPI) alias Indeks Perdamaian Global . Ini dilakukan di akhir tahun, meskipun GPI telah terbit pada bulan Juni, karena akhir tahun adalah waktu yang paling tepat untuk membuat refleksi atas pengalaman sebelumnya.  GPI 2025 yang diterbitkan oleh  Institute for Economic and Peace (IEP) pada Juni 2025, meliputi 163 negara dan teritori merdeka. Keseluruhannya mencakup 99.7% penduduk dunia.  Namun, bagaimana mengukur perdamaian sering dianggap abstrak? Di sinilah  Global Peace Index (GPI)  berperan. GPI yang diterbitkan setiap tahun oleh IEP menjadi tolok ukur paling komprehensif untuk menilai tingkat perdamaian global. Mengapa GPI penting? Indeks ini tidak hanya menyoroti konflik bersenjata, tetapi juga faktor-faktor seperti keamanan masyarakat, tingkat kriminalitas, stabilitas politik, hingga tingkat militerisasi. Dengan 23 indikator yang terbagi dalam tiga domain ...

Deputi SBPM OIKN memberi sambutan pembuka Diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk “Mengurai Potensi Konflik Sosial di Balik Pembangunan Kota Nusantara” yang digelar pada 8 Desember 2025 di Kemenko 3 KIPP Ibu Kota Nusantara memperlihatkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat lokal sejak dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peneliti dan perwakilan desa, kelurahan, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah terdekat dengan KIPP seperti Bukit Raya, Suka Raja, Sepaku, Bumi Harapan dan Pemaluan menyampaikan berbagai isu yang meliputi agraria, dampak lingkungan, perizinan, infrastruktur dasar, hingga mekanisme ganti rugi tanah. FGD yang dihadiri oleh pihak Otorita, khususnya Kedeputian Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Hadir juga tiga peneliti Universitas Mulawarman (Martinus Nanang, Sri Murlianti, Sukapti) yang memaparkan hasil penelitian.  Bagi warga FGD ini menjadi ruang untuk mengemukakan persoalan yang dianggap belum tertangani secara sistematis....

  Jalan poros yang terlupakan Sejak jalan tol Samarinda–Balikpapan resmi dibuka Agustus 2021, saya hampir tidak pernah lagi melewati jalan poros lama yang menghubungkan kedua kota. Jalan tol memang menawarkan kecepatan dan kenyamanan, tetapi hari ini, 4 Desember, saya kembali melintasi jalur poros bersama tim dari Pusrehut Universitas Mulawarman menuju Stasiun Penelitian Hutan Tropis Lembab di pertengahan jarak Samarinda-Balikpapan . Perjalanan singkat itu itu justru membuka mata saya pada kenyataan pahit: di sepanjang pinggir jalan, hutan kawasan Bukit Soeharto yang dulu rimbun kini tampak semakin banyak ditebangi. Bukit Soeharto bukan sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah kawasan hutan pendidikan dan penelitian Universitas Mulawarman (Unmul), sebuah laboratorium alam yang menyimpan kekayaan biodiversitas tropis. Kawasan itu disebut KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus). Melihat batang-batang pohon tumbang dan lahan yang terbuka, hati saya tercekat. Ada rasa kehilangan ya...

Bayangkan sebuah adegan di kedai kopi modern di Jakarta Selatan , atau mungkin di sebuah warung makan di pinggiran Ibu Kota Nusantara . Anda mendengar seseorang berbicara, dan kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti mozaik budaya yang rumit: "Sorry ya, aku lagi hectic banget nih, deadline numpuk. Sampeyan tunggu sek ya, nanti tak kabari lagi." Dalam satu tarikan napas (kurang dari sepuluh detik) penutur tersebut telah melintasi tiga benua dan tiga budaya. Ada Bahasa Inggris ( sorry, hectic, deadline ) yang mewakili modernitas global, Bahasa Indonesia ( aku, lagi, banget ) sebagai penyatu nasional, dan Bahasa Jawa ( sampeyan, sek, tak ) yang menyiratkan keakraban etnis. Fenomena ini ada di mana-mana. Kita mendengarnya dalam dialek "Anak Jaksel", dalam percakapan pedagang di pasar tradisional yang mencampur bahasa Indonesia dengan Betawi atau Sunda, hingga di daerah transmigrasi di mana asimilasi budaya melahirkan hibrida unik seperti bahasa pergaulan...

Di jantung Kalimantan, ada fenomena yang sering luput dari perhatian namun dampaknya besar: perubahan nama asli kampung dan orang Dayak ketika berhadapan dengan lidah orang luar. Nama-nama yang kaya makna dan sejarah sering kali tergelincir, disederhanakan, atau bahkan diganti agar lebih mudah diucapkan. Contohnya, kampung Lempunah  (sebuah nama yang cantik) berubah menjadi Lembonah , Lamikng menjadi Lambing , Mancukng menjadi Mancong , dan Barukng  diubah menjadi Barong . Sekilas tampak sepele, tetapi di balik perubahan bunyi ini tersimpan persoalan identitas. Secara linguistik, fenomena ini disebut adaptasi fonologis —usaha orang luar menyesuaikan bunyi khas Dayak dengan sistem bahasa mereka. Namun, lebih dari sekadar soal lidah, ini adalah soal dominasi budaya. Ketika Nama Kehilangan Makna Perubahan nama bukan hanya soal salah ucap. Dalam antropologi, hal ini dikenal sebagai hegemonisasi toponimi, bahkan lebih keras lagi kolonisasi toponimi : nama tempat atau orang diubah...

Hutan hujan Amazon yang lembap dan riuh baru saja menjadi saksi bisu dari salah satu perhelatan diplomasi terbesar abad ini. Selama dua pekan terakhir (10–21 November 2025), kota Belém, Brasil , berubah menjadi pusat gravitasi dunia. Para pemimpin negara, ilmuwan, aktivis, dan masyarakat adat berkumpul untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30). Ekspektasi yang digantungkan pada "Forest COP" ini sangat tinggi. Brasil, di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva , berjanji untuk menjadikan konferensi ini sebagai titik balik; momen di mana dunia akhirnya berhenti berperang melawan alam. Namun, saat tenda-tenda dibongkar dan delegasi pulang hari ini, perasaan yang tertinggal adalah campuran antara optimisme yang hati-hati dan frustrasi yang mendalam. Kita memiliki mekanisme bersejarah untuk hutan, tetapi kita masih tidak memiliki rem darurat untuk bahan bakar fosil . Berikut adalah analisis mendalam mengenai apa yang berhasil diraih, dan di mana dunia kembali gag...