MARU-MARU

Gelombang protes di Iran sejak 2022, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, telah menjadi salah satu gerakan sosial paling signifikan dalam sejarah kontemporer negara tersebut. Slogan “woman, life, freedom” menggema di jalan-jalan, menandai perlawanan terhadap represi politik, sosial, dan budaya.  Lalu 2 minggu belakangan (Sejak 28 Desember 2025) gelombang protes baru terus meluas ke seluruh kota di Iran. Protes ini belum ada tanda-tanda akan surut. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah protes ini mampu mengguncang fondasi pemerintahan Iran, atau justru akan meredup seperti gerakan-gerakan lain sebelumnya? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat tiga kemungkinan skenario: fragmentasi berkelanjutan , munculnya kepemimpinan simbolik , dan pembentukan koalisi lintas kelompok . Agar analisis lebih tajam, kita juga akan membandingkan dengan kasus-kasus sejarah lain: Hong Kong 2019, Mesir 2011, Occupy Wall Street 2011, dan Polandia 1980-an. Skenario 1: Fragmentasi berkelanjuta...

Dalam pekan terakhir ini, jalanan di berbagai kota besar di Iran, mulai dari Teheran , Mashhad , hingga Isfahan , kembali menjadi saksi bisu kemarahan rakyat yang meluap. Gelombang protes massa yang pecah kali ini membawa pesan yang jauh lebih tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Awalnya, keresahan dipicu oleh persoalan "perut" seperti kenaikan harga gandum yang melonjak drastis, kelangkaan obat-obatan , dan nilai mata uang yang tak lagi memiliki daya beli. Namun, dalam waktu singkat, narasi protes tersebut bertransformasi menjadi gugatan terhadap legitimasi sistem pemerintahan. Fenomena ini mencerminkan sebuah krisis sosial-politik yang bersifat eksistensial bagi Republik Islam Iran . Apa yang kita saksikan hari ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi kolektif rakyat terhadap model teokrasi absolut yang telah mencengkeram negara tersebut sejak Revolusi 1979 . Ketegangan ini bukan sekadar riak politik biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik di mana ideolog...

Kekerasan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga beban finansial yang menghambat pembangunan, menggerus kesejahteraan, dan memperlambat kemajuan global. Laporan Global Peace Index (GPI) 2025 menunjukkan bahwa biaya ekonomi akibat kekerasan pada tahun 2024 mencapai $19,97 triliun dalam istilah paritas daya beli (PPP). Angka ini setara dengan 11,6% dari total PDB dunia , atau sekitar $2.446 per orang Skala biaya kekerasan: Angka yang mengguncang Mari kita lihat lebih detail: Total biaya kekerasan global (2024): $19,97 triliun PPP. Kontribusi terbesar berasal dari: Pengeluaran militer dan  keamanan internal : 74% dari total biaya. Pengeluaran militer saja: sekitar $9 triliun PPP. Negara dengan beban tertinggi:  Afghanistan  dan  Ukraina , di mana biaya kekerasan mencapai lebih dari 40% dari PDB nasional. Rata-rata biaya di 10 negara paling terdampak: 27,8% dari PDB. Rata-rata biaya di 10 negara paling damai: hanya 2,5% dari PDB. Sepuluh negara paling terdampa...

GPI 2025 (Sumber: IEP) Setiap tahun akhir tahun sejak 2023 saya meringkas Global Peace Index (GPI) alias Indeks Perdamaian Global . Ini dilakukan di akhir tahun, meskipun GPI telah terbit pada bulan Juni, karena akhir tahun adalah waktu yang paling tepat untuk membuat refleksi atas pengalaman sebelumnya.  GPI 2025 yang diterbitkan oleh  Institute for Economic and Peace (IEP) pada Juni 2025, meliputi 163 negara dan teritori merdeka. Keseluruhannya mencakup 99.7% penduduk dunia.  Namun, bagaimana mengukur perdamaian sering dianggap abstrak? Di sinilah  Global Peace Index (GPI)  berperan. GPI yang diterbitkan setiap tahun oleh IEP menjadi tolok ukur paling komprehensif untuk menilai tingkat perdamaian global. Mengapa GPI penting? Indeks ini tidak hanya menyoroti konflik bersenjata, tetapi juga faktor-faktor seperti keamanan masyarakat, tingkat kriminalitas, stabilitas politik, hingga tingkat militerisasi. Dengan 23 indikator yang terbagi dalam tiga domain ...

Hutan hujan Amazon yang lembap dan riuh baru saja menjadi saksi bisu dari salah satu perhelatan diplomasi terbesar abad ini. Selama dua pekan terakhir (10–21 November 2025), kota Belém, Brasil , berubah menjadi pusat gravitasi dunia. Para pemimpin negara, ilmuwan, aktivis, dan masyarakat adat berkumpul untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30). Ekspektasi yang digantungkan pada "Forest COP" ini sangat tinggi. Brasil, di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva , berjanji untuk menjadikan konferensi ini sebagai titik balik; momen di mana dunia akhirnya berhenti berperang melawan alam. Namun, saat tenda-tenda dibongkar dan delegasi pulang hari ini, perasaan yang tertinggal adalah campuran antara optimisme yang hati-hati dan frustrasi yang mendalam. Kita memiliki mekanisme bersejarah untuk hutan, tetapi kita masih tidak memiliki rem darurat untuk bahan bakar fosil . Berikut adalah analisis mendalam mengenai apa yang berhasil diraih, dan di mana dunia kembali gag...

Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim , yang diadakan di Belém do Pará, Brasil , di gerbang Hutan Hujan Amazon , bukan sekadar pertemuan diplomatik. Bagi Gereja Katolik , ini adalah momen kairos , waktu yang krusial dan menentukan secara moral dan spiritual, untuk menghadapi krisis iklim yang semakin parah. Seruan dari Takhta Suci, yang disampaikan secara tegas oleh Paus Leo XIV , bersama dengan suara kolektif para Uskup dari Global Selatan ( Global South ) , menempatkan isu keadilan iklim dan pertobatan ekologis sebagai inti dari agenda global. Pesan Paus Leo XIV, yang melanjutkan warisan "Bapa Hijau"  Paus Fransiskus , yang diwariskan melalui ensiklik  Laudato Si , menggema di lorong-lorong COP30:  " Ciptaan sedang menjerit ." Tiga Pilar Seruan Gereja Katolik: Dari Hati ke Aksi Seruan Gereja Katolik menjelang dan selama COP30 dapat diringkas dalam tiga pilar utama yang saling terkait: pengakuan realitas, keadi...

Pada tahun 2023, dunia menyaksikan lahirnya Nairobi Declaration dalam Africa Climate Summit pertama (ACS1). Deklarasi itu adalah seruan lantang dari benua yang selama ini menjadi korban perubahan iklim, namun jarang diberi ruang dalam pengambilan keputusan global. Dua tahun kemudian (8-10 September 2025), pada ACS2 di Addis Ababa, Afrika tidak lagi berbicara sebagai korban. Ia berbicara sebagai pemimpin. Pada tahun 2023, dunia menyaksikan lahirnya  Nairobi Declaration  dalam  Africa Climate Summit  pertama (ACS1). Deklarasi itu adalah seruan lantang dari benua yang selama ini menjadi korban perubahan iklim, namun jarang diberi ruang dalam pengambilan keputusan global. Dua tahun kemudian (8-10 September 2025), pada ACS2 di Addis Ababa, Afrika tidak lagi berbicara sebagai korban. Ia berbicara sebagai pemimpin. Addis Ababa Declaration  yang diadopsi pada September 2025 bukan sekadar kelanjutan dari Nairobi. Ia adalah pergeseran paradigma. Ia menandai transisi ...