Biaya kekerasan menurut Indeks Perdamaian Dunia 2025
Skala biaya kekerasan: Angka yang mengguncang
Mari kita lihat lebih detail:
- Total biaya kekerasan global (2024): $19,97 triliun PPP.
- Kontribusi terbesar berasal dari:
- Pengeluaran militer dan keamanan internal: 74% dari total biaya.
- Pengeluaran militer saja: sekitar $9 triliun PPP.
- Negara dengan beban tertinggi: Afghanistan dan Ukraina, di mana biaya kekerasan mencapai lebih dari 40% dari PDB nasional.
- Rata-rata biaya di 10 negara paling terdampak: 27,8% dari PDB.
- Rata-rata biaya di 10 negara paling damai: hanya 2,5% dari PDB.
Sepuluh negara paling terdampak oleh biaya kekerasan (sebagai % PDB, 2024) memiliki rata-rata biaya kekerasan sebesar 27.75%.
- Afghanistan (41.56%).
- Ukraina (40.92%).
- Korea Utara (39.14%).
- Syria (33.97%).
- Somalia (24.71%).
- Republik Afrika Tengah (22.48%).
- Colombia (19.66%).
- Wilayah Palestina (19.42%).
- Burkina Faso (18.97%).
- Siprus (16.75%).
Negara-negara ini mengalami kombinasi konflik internal, perang internasional, dan tingginya pengeluaran militer, sehingga hampir seluruh aktivitas ekonomi terserap untuk menutupi dampak kekerasan.
Dampak langsung dan tidak langsung
Komponen terbesar dari biaya kekerasan adalah pengeluaran militer dan keamanan internal. Pada 2024, pengeluaran militer global mencapai $2,7 triliun, naik 9% dari tahun sebelumnya.
Selain itu, kerugian tidak langsung juga signifikan:
- Kehilangan PDB akibat konflik naik 44% pada 2024.
- Kerugian akibat pengungsi dan IDPs meningkat di 112 negara, dengan rata-rata kenaikan 30%.
- Kehilangan tenaga kerja produktif menurunkan produktivitas nasional.
Sejak 2008, biaya akibat kematian konflik meningkat 421%.
Ketimpangan global: Negara damai vs negara konflik
Perbedaan biaya kekerasan antara negara damai dan negara konflik sangat mencolok.
Tabel Perbandingan Biaya Kekerasan: Negara Damai vs Negara Konflik
Kategori Negara | Contoh Negara | Biaya Kekerasan (% PDB) | Biaya Kekerasan per Kapita (PPP) | Karakteristik Utama |
Negara Damai | Islandia, Norwegia, Selandia Baru | ±2,5% dari PDB | Relatif rendah (sekitar $1.000–$2.000) | · Fokus pada kesejahteraan sosial · Investasi besar di pendidikan & Kesehatan · Stabilitas politik tinggi<br>- Militerisasi rendah |
Negara Konflik | Afghanistan, Ukraina, Sudan, Yaman | >40% dari PDB | Sangat tinggi (lebih dari $10.000 per orang di PPP) | · Anggaran terserap untuk perang & keamanan · Infrastruktur rusak · Tingkat pengungsi & IDPs tinggi · Produktivitas ekonomi menurun drastis |
Dampak sosial-ekonomi
Biaya kekerasan tidak hanya tercermin dalam angka makroekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat:
- Pendidikan: anggaran berkurang, akses sekolah terhambat.
- Kesehatan: sistem runtuh, dana dialihkan ke militer.
- Infrastruktur: hancur, mobilitas ekonomi terganggu.
- Investasi asing: enggan masuk ke negara konflik.
Posisi Indonesia
Indonesia menempati peringkat ke-49 global dengan skor 1.786, naik tiga posisi dibanding tahun sebelumnya.
- Tidak termasuk negara dengan biaya kekerasan tertinggi.
- Berhasil menekan biaya melalui keberhasilan melawan terorisme.
- Tantangan tetap ada: konflik lokal di Papua dan polarisasi politik.
Indonesia mencatat peningkatan 2,9% skor perdamaian tahun ini, menjadikannya salah satu negara dengan perbaikan terbesar di Asia.
Jalan Keluar: Investasi dalam Perdamaian
GPI menekankan pentingnya Positive Peace—sikap, institusi, dan struktur yang menopang perdamaian jangka panjang.
Namun, investasi perdamaian masih minim: pada 2024, pengeluaran global untuk peacebuilding dan peacekeeping hanya $47,2 miliar, atau 0,52% dari total pengeluaran militer.
Biaya kekerasan terhadap ekonomi global bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ia adalah hasil dari pilihan politik dan kebijakan. Dengan biaya mencapai hampir $20 triliun per tahun, dunia memiliki insentif besar untuk berinvestasi dalam perdamaian.
Indonesia, dengan posisinya yang relatif stabil, bisa menjadi contoh bagaimana negara berkembang menekan biaya kekerasan melalui kebijakan berorientasi perdamaian. Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya nilai moral, tetapi juga strategi ekonomi.
Sumber: GPI 2025

Komentar
Posting Komentar