Ideologi yang mematikan ekonomi: Kegagalan sistemik teokrasi Iran
Dalam pekan terakhir ini, jalanan di berbagai kota besar di Iran, mulai dari Teheran, Mashhad, hingga Isfahan, kembali menjadi saksi bisu kemarahan rakyat yang meluap. Gelombang protes massa yang pecah kali ini membawa pesan yang jauh lebih tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Awalnya, keresahan dipicu oleh persoalan "perut" seperti kenaikan harga gandum yang melonjak drastis, kelangkaan obat-obatan, dan nilai mata uang yang tak lagi memiliki daya beli. Namun, dalam waktu singkat, narasi protes tersebut bertransformasi menjadi gugatan terhadap legitimasi sistem pemerintahan.
Fenomena ini mencerminkan sebuah krisis sosial-politik yang bersifat eksistensial bagi Republik Islam Iran. Apa yang kita saksikan hari ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi kolektif rakyat terhadap model teokrasi absolut yang telah mencengkeram negara tersebut sejak Revolusi 1979.
Ketegangan ini bukan sekadar riak politik biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik di mana ideologi radikal telah mengkanibalisasi kemakmuran ekonomi negara. Untuk memahami mengapa Iran terus terjebak dalam siklus protes ini, kita perlu membedah anatomi kekuasaan yang bekerja di baliknya.
Dalam struktur ini, posisi pemimpin agung (supreme leader) menempati puncak piramida kekuasaan dengan wewenang yang hampir tanpa batas. Pemimpin agung tidak hanya menjadi otoritas moral dan agama, tetapi juga panglima tertinggi militer dan pemegang kunci kebijakan luar negeri.
Aplikasi teokrasi ini menciptakan lapisan birokrasi yang kebal terhadap koreksi publik. Lembaga seperti Dewan Garda memiliki wewenang untuk menyaring kandidat dalam setiap pemilu, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki loyalitas buta pada ideologi negara yang bisa maju dalam kontestasi politik.
Sebagaimana dicatat oleh Carnegie Endowment for International Peace dalam analisisnya mengenai struktur impunitas di Iran, sistem ini sengaja dirancang untuk mematikan demokrasi dari dalam. Ketika suara rakyat tidak lagi mampu mengubah kebijakan melalui kotak suara, maka protes jalanan menjadi satu-satunya saluran yang tersisa bagi masyarakat untuk mengekspresikan keputusasaan mereka.
Sejak berakhirnya Perang Iran-Irak, IRGC tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit militer pelindung revolusi, tetapi telah bermutasi menjadi konglomerat bisnis raksasa yang mengontrol sebagian besar aset nasional.
Menurut laporan dari Council on Foreign Relations (CFR), IRGC diperkirakan menguasai hingga sepertiga dari total ekonomi Iran. Mereka beroperasi melalui berbagai unit bisnis, dengan Khatam al-Anbiya (KAA) sebagai kontraktor infrastruktur terbesar di negara tersebut. KAA menguasai proyek-proyek strategis mulai dari pengeboran minyak, pembangunan bendungan, hingga pengelolaan pelabuhan utama.
Karena IRGC berada langsung di bawah kendali pemimpin agung, bisnis mereka tidak dapat diaudit oleh parlemen (Majlis) dan sering kali menikmati fasilitas bebas pajak yang tidak didapatkan oleh pengusaha swasta.
Investigasi mendalam oleh Reuters yang berjudul "Assets of the Ayatollah" mengungkapkan bahwa kekayaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan kepemimpinan tertinggi mencapai nilai miliaran dolar.
Penguasaan ekonomi oleh militer ini menciptakan inefisiensi yang luar biasa. Proyek-proyek besar sering kali diberikan tanpa tender transparan, korupsi menjadi mendarah daging di kalangan elit, dan distribusi kekayaan tidak pernah sampai ke tangan rakyat bawah.
Inilah akar dari kemunduran ekonomi yang diprotes oleh warga: kekayaan negara habis dihisap oleh gurita bisnis militer, sementara rakyat harus mengantre demi mendapatkan subsidi bahan pangan yang semakin menipis.
Konfrontasi ini memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat nyata. Pertama, terkait dengan program nuklir Iran. Ambisi nuklir yang dianggap mencurigakan oleh komunitas internasional telah memicu sanksi ekonomi yang melumpuhkan dari PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.
Meskipun kesepakatan nuklir (JCPOA) sempat memberi harapan pada 2015, penarikan diri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dan kebijakan "tekanan maksimum" telah membuat ekonomi Iran terisolasi total dari sistem keuangan global. Akibatnya, ekspor minyak yang menjadi urat nadi negara menurun drastis, dan nilai mata uang Rial hancur hingga titik terendah dalam sejarah.
Kedua, keterlibatan Iran dalam pendanaan kelompok proksi melalui apa yang mereka sebut sebagai "poros perlawanan" (axis of resistance). Dana dalam jumlah masif mengalir keluar dari kas negara untuk mendukung Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, milisi di Irak, hingga pemberontak Houthi di Yaman.
Strategi regional ini bertujuan untuk menantang pengaruh Barat dan Israel di Timur Tengah. Namun bagi rakyat Iran, ini adalah bentuk pemborosan yang sangat menyakitkan. Dalam berbagai aksi protes, sering terdengar slogan "na ghaza, na lobnan, janam fadaye iran" yang berarti "bukan untuk Gaza, bukan untuk Lebanon, hidupku hanya untuk Iran". Ini adalah protes langsung terhadap kebijakan luar negeri teokrasi yang lebih memedulikan pengaruh ideologis regional daripada nasib warganya sendiri.
Dalam sistem teokrasi absolut, kebijakan pemerintah sering kali dipandang sebagai titah yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga setiap kritik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap agama.
Kondisi ini menutup ruang dialog dan inovasi kebijakan. Ketika para teknokrat memberikan masukan tentang perlunya reformasi pasar atau rekonsiliasi dengan dunia internasional demi menyelamatkan ekonomi, masukan tersebut sering kali ditolak oleh para elit garis keras karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip revolusi.
Akibatnya, negara terus berjalan di tempat, terjebak dalam dogma yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.
Bagi generasi muda Iran, teokrasi radikal dianggap sebagai penghalang masa depan mereka. Dengan tingkat literasi yang tinggi dan akses ke informasi melalui media sosial, kaum muda Iran menyadari bahwa kemiskinan dan isolasi yang mereka alami adalah hasil dari manajemen pemerintahan yang buruk.
Penuduhan terhadap "agen asing" atau "infiltrasi Barat" setiap kali ada protes, sebagaimana sering dilaporkan oleh BBC News dan Al Jazeera, tidak lagi efektif untuk membungkam kemarahan rakyat yang sudah kehilangan harapan.
Kegagalan model teokrasi absolut di Iran membuktikan bahwa kontrol total atas nama tuhan tidak bisa menyembunyikan inefisiensi, korupsi, dan salah urus negara.
Militerisasi ekonomi melalui IRGC dan kebijakan luar negeri yang memicu sanksi internasional hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu ketiadaan akuntabilitas. Selama pemimpin agung dan lembaga-lembaga teokratis lainnya tidak dapat diawasi dan dikritik oleh rakyat, maka ekonomi Iran tidak akan pernah pulih.
Pada akhirnya, "suara rakyat" yang menuntut kesejahteraan dan kebebasan adalah nyawa sejati bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Sebuah negara mungkin bisa menekan protes dengan senjata untuk sementara waktu, namun ia tidak akan pernah bisa membungkam perut yang lapar dan jiwa yang merindukan keadilan.
Kegagalan teokrasi model Iran menjadi peringatan keras bagi dunia bahwa ketika agama dijadikan alat untuk melegitimasi penindasan ekonomi, maka yang tersisa hanyalah kebencian dan keruntuhan.
Fenomena ini mencerminkan sebuah krisis sosial-politik yang bersifat eksistensial bagi Republik Islam Iran. Apa yang kita saksikan hari ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi kolektif rakyat terhadap model teokrasi absolut yang telah mencengkeram negara tersebut sejak Revolusi 1979.
Ketegangan ini bukan sekadar riak politik biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik di mana ideologi radikal telah mengkanibalisasi kemakmuran ekonomi negara. Untuk memahami mengapa Iran terus terjebak dalam siklus protes ini, kita perlu membedah anatomi kekuasaan yang bekerja di baliknya.
Memahami struktur teokrasi radikal di Iran
Secara filosofis, teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana otoritas tertinggi diklaim berasal dari Tuhan. Di Iran, konsep ini dituangkan secara kaku dalam doktrin Wilayatul Faqih atau kepemimpinan ahli hukum Islam.Dalam struktur ini, posisi pemimpin agung (supreme leader) menempati puncak piramida kekuasaan dengan wewenang yang hampir tanpa batas. Pemimpin agung tidak hanya menjadi otoritas moral dan agama, tetapi juga panglima tertinggi militer dan pemegang kunci kebijakan luar negeri.
Aplikasi teokrasi ini menciptakan lapisan birokrasi yang kebal terhadap koreksi publik. Lembaga seperti Dewan Garda memiliki wewenang untuk menyaring kandidat dalam setiap pemilu, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki loyalitas buta pada ideologi negara yang bisa maju dalam kontestasi politik.
Sebagaimana dicatat oleh Carnegie Endowment for International Peace dalam analisisnya mengenai struktur impunitas di Iran, sistem ini sengaja dirancang untuk mematikan demokrasi dari dalam. Ketika suara rakyat tidak lagi mampu mengubah kebijakan melalui kotak suara, maka protes jalanan menjadi satu-satunya saluran yang tersisa bagi masyarakat untuk mengekspresikan keputusasaan mereka.
Gurita ekonomi IRGC: Pilar ekonomi penyokong tirani
Salah satu alasan mengapa ekonomi Iran gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya adalah karena terjadinya militerisasi ekonomi yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).Sejak berakhirnya Perang Iran-Irak, IRGC tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit militer pelindung revolusi, tetapi telah bermutasi menjadi konglomerat bisnis raksasa yang mengontrol sebagian besar aset nasional.
Menurut laporan dari Council on Foreign Relations (CFR), IRGC diperkirakan menguasai hingga sepertiga dari total ekonomi Iran. Mereka beroperasi melalui berbagai unit bisnis, dengan Khatam al-Anbiya (KAA) sebagai kontraktor infrastruktur terbesar di negara tersebut. KAA menguasai proyek-proyek strategis mulai dari pengeboran minyak, pembangunan bendungan, hingga pengelolaan pelabuhan utama.
Karena IRGC berada langsung di bawah kendali pemimpin agung, bisnis mereka tidak dapat diaudit oleh parlemen (Majlis) dan sering kali menikmati fasilitas bebas pajak yang tidak didapatkan oleh pengusaha swasta.
Investigasi mendalam oleh Reuters yang berjudul "Assets of the Ayatollah" mengungkapkan bahwa kekayaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan kepemimpinan tertinggi mencapai nilai miliaran dolar.
Penguasaan ekonomi oleh militer ini menciptakan inefisiensi yang luar biasa. Proyek-proyek besar sering kali diberikan tanpa tender transparan, korupsi menjadi mendarah daging di kalangan elit, dan distribusi kekayaan tidak pernah sampai ke tangan rakyat bawah.
Inilah akar dari kemunduran ekonomi yang diprotes oleh warga: kekayaan negara habis dihisap oleh gurita bisnis militer, sementara rakyat harus mengantre demi mendapatkan subsidi bahan pangan yang semakin menipis.
Identitas konfrontatif melawan Dunia Barat
Kebijakan ekonomi yang buruk di dalam negeri diperparah oleh sikap luar negeri Iran yang sangat konfrontatif terhadap dunia Barat, khususnya Amerika Serikat. Bagi pemerintah teokratis di Teheran, sikap anti-Barat bukan sekadar pilihan diplomatik, melainkan alat untuk menjaga semangat revolusioner dan melegitimasikan kontrol domestik mereka.Konfrontasi ini memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat nyata. Pertama, terkait dengan program nuklir Iran. Ambisi nuklir yang dianggap mencurigakan oleh komunitas internasional telah memicu sanksi ekonomi yang melumpuhkan dari PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.
Meskipun kesepakatan nuklir (JCPOA) sempat memberi harapan pada 2015, penarikan diri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dan kebijakan "tekanan maksimum" telah membuat ekonomi Iran terisolasi total dari sistem keuangan global. Akibatnya, ekspor minyak yang menjadi urat nadi negara menurun drastis, dan nilai mata uang Rial hancur hingga titik terendah dalam sejarah.
Kedua, keterlibatan Iran dalam pendanaan kelompok proksi melalui apa yang mereka sebut sebagai "poros perlawanan" (axis of resistance). Dana dalam jumlah masif mengalir keluar dari kas negara untuk mendukung Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, milisi di Irak, hingga pemberontak Houthi di Yaman.
Strategi regional ini bertujuan untuk menantang pengaruh Barat dan Israel di Timur Tengah. Namun bagi rakyat Iran, ini adalah bentuk pemborosan yang sangat menyakitkan. Dalam berbagai aksi protes, sering terdengar slogan "na ghaza, na lobnan, janam fadaye iran" yang berarti "bukan untuk Gaza, bukan untuk Lebanon, hidupku hanya untuk Iran". Ini adalah protes langsung terhadap kebijakan luar negeri teokrasi yang lebih memedulikan pengaruh ideologis regional daripada nasib warganya sendiri.
Benturan antara otoritas ilahi dan suara rakyat
Hubungan antara protes massa dan pemerintahan teokratis absolut di Iran kini berada pada titik didih yang berbahaya. Ada benturan fundamental antara klaim "otoritas ilahi" yang digunakan oleh para mullah untuk mempertahankan kekuasaan dengan "suara rakyat" yang menuntut martabat serta kesejahteraan.Dalam sistem teokrasi absolut, kebijakan pemerintah sering kali dipandang sebagai titah yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga setiap kritik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap agama.
Kondisi ini menutup ruang dialog dan inovasi kebijakan. Ketika para teknokrat memberikan masukan tentang perlunya reformasi pasar atau rekonsiliasi dengan dunia internasional demi menyelamatkan ekonomi, masukan tersebut sering kali ditolak oleh para elit garis keras karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip revolusi.
Akibatnya, negara terus berjalan di tempat, terjebak dalam dogma yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.
Bagi generasi muda Iran, teokrasi radikal dianggap sebagai penghalang masa depan mereka. Dengan tingkat literasi yang tinggi dan akses ke informasi melalui media sosial, kaum muda Iran menyadari bahwa kemiskinan dan isolasi yang mereka alami adalah hasil dari manajemen pemerintahan yang buruk.
Penuduhan terhadap "agen asing" atau "infiltrasi Barat" setiap kali ada protes, sebagaimana sering dilaporkan oleh BBC News dan Al Jazeera, tidak lagi efektif untuk membungkam kemarahan rakyat yang sudah kehilangan harapan.
Kegagalan sistemik model teokrasi
Krisis berkepanjangan di Iran memberikan sebuah pelajaran sejarah yang pahit: bahwa sebuah pemerintahan yang hanya bersandar pada legitimasi agama tanpa mampu memberikan keadilan ekonomi bagi rakyatnya akan menghadapi kehancuran moral.Kegagalan model teokrasi absolut di Iran membuktikan bahwa kontrol total atas nama tuhan tidak bisa menyembunyikan inefisiensi, korupsi, dan salah urus negara.
Militerisasi ekonomi melalui IRGC dan kebijakan luar negeri yang memicu sanksi internasional hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu ketiadaan akuntabilitas. Selama pemimpin agung dan lembaga-lembaga teokratis lainnya tidak dapat diawasi dan dikritik oleh rakyat, maka ekonomi Iran tidak akan pernah pulih.
Pada akhirnya, "suara rakyat" yang menuntut kesejahteraan dan kebebasan adalah nyawa sejati bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Sebuah negara mungkin bisa menekan protes dengan senjata untuk sementara waktu, namun ia tidak akan pernah bisa membungkam perut yang lapar dan jiwa yang merindukan keadilan.
Kegagalan teokrasi model Iran menjadi peringatan keras bagi dunia bahwa ketika agama dijadikan alat untuk melegitimasi penindasan ekonomi, maka yang tersisa hanyalah kebencian dan keruntuhan.
Komentar
Posting Komentar