Otoritarianisme - Totalitarianisme: Kekuasaan absolut yang membelenggu kebebasan

Dalam diskursus politik, demokrasi sering digambarkan sebagai sebuah sistem yang memberi ruang bagi setiap individu untuk bersuara. Namun, di ujung spektrum yang berlawanan, terdapat dua ancaman yang sangat berbahaya: otoritarianisme dan totalitarianisme. 

Meskipun keduanya sering dianggap sama, masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam mengikis hak-hak sipil dan menghancurkan pilar-pilar demokrasi.

Memahami perbedaan: Otoriter vs. totaliter

Sebelum masuk ke dalam bahayanya, kita perlu memahami apa yang membedakan keduanya:

1. Otoritarianisme: adalah sistem di mana kekuasaan politik dipusatkan pada satu pemimpin atau elit kecil yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Fokusnya adalah pada kontrol politik. Selama rakyat tidak menentang pemerintah secara terbuka, mereka mungkin masih memiliki sedikit kebebasan dalam kehidupan pribadi atau ekonomi.

2. Totalitarianisme: adalah bentuk yang lebih ekstrem. Negara tidak hanya mengontrol politik, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari apa yang anda pikirkan, apa yang anda tonton, hingga dengan siapa anda berbicara. Negara menuntut loyalitas total dan pengabdian penuh.

Ciri-ciri utama dan mekanisme kekuasaan

Kedua sistem ini bekerja dengan mekanisme yang sistematis untuk memastikan kekuasaan tidak pernah berpindah tangan:

1. Peniadaan oposisi (sistem partai tunggal): dalam demokrasi, oposisi adalah penyeimbang. Dalam sistem otoriter, oposisi dianggap sebagai pengkhianat atau pelaku kriminal. Partai politik dilarang, atau dibiarkan ada hanya sebagai hiasan formalitas tanpa kekuatan nyata.

2. Kontrol militer dan polisi rahasia: kekuasaan absolut tidak dipertahankan dengan persetujuan, melainkan dengan ketakutan. Polisi rahasia dan intelijen digunakan untuk memata-matai warga negara sendiri, memastikan bahwa benih-benih perlawanan dipadamkan sebelum sempat tumbuh.

3. Manipulasi hukum: demokrasi mengenal rule of law (hukum yang memerintah), namun otoritarianisme menggunakan hukum sebagai alat penguasa (rule by law). Undang-undang dibuat bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melegitimasi penindasan dan membungkam kritik.

4. Penyeragaman ideologi (khusus totalitarianisme): rezim totaliter menciptakan "agama sekuler" atau ideologi mutlak. Rakyat dipaksa mengikuti parade, memasang foto pemimpin di rumah, dan melaporkan tetangga atau keluarga yang dianggap tidak setia kepada negara.

Hubungan otorianisme-totalitarianisme degan Fasisme

Pada tulisan terdahulu kita sudah membahas Fasisme-Nasionalisme ekstrim. Bagaimana hubungannya dengan otoritarianisme dan totalitarianism?

Otoritarianisme dan totalitarianisme memiliki hubungan erat dengan fasisme karena fasisme pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari praktik otoriter yang berkembang menjadi totaliter.

Dalam sistem fasis, kekuasaan tidak hanya dipusatkan pada satu pemimpin karismatik, tetapi juga dilembagakan melalui ideologi tunggal yang menuntut kesetiaan penuh rakyat, mirip dengan pola totalitarianisme. Fasisme menolak pluralisme politik, membungkam oposisi, dan menggunakan aparat militer serta propaganda untuk mengendalikan masyarakat, sehingga mencerminkan ciri khas otoritarianisme.

Namun, totalitarianisme melangkah lebih jauh dengan menuntut penyeragaman total dalam budaya, ekonomi, dan bahkan kehidupan pribadi, menjadikannya wajah paling agresif dari gabungan otoriter dan totaliter.

Mengapa ini adalah racun bagi demokrasi?

Bahaya terbesar dari otoritarianisme bukan hanya pada hilangnya hak pilih, tetapi pada rusaknya tatanan sosial masyarakat:

1. Matinya akuntabilitas: tanpa adanya pers bebas dan lembaga pengawas, pemerintah bisa melakukan korupsi besar-besaran atau pengambilan kebijakan yang keliru tanpa ada yang berani menegur. Hal ini sering kali berujung pada krisis ekonomi dan kemiskinan yang terstruktur.

2. Erosi inovasi dan kreativitas: dalam masyarakat yang takut untuk berbeda pendapat, kreativitas akan mati. Inovasi membutuhkan kebebasan untuk bereksperimen dan mempertanyakan status quo. Itulah sebabnya negara-negara otoriter sering kali tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan jangka panjang dibandingkan negara demokrasi.

3. Trauma sosial yang mendalam: penindasan sistematis menciptakan masyarakat yang penuh dengan ketidakpercayaan (distrust). Orang takut berbicara satu sama lain, merusak ikatan sosial yang sebenarnya diperlukan untuk membangun negara yang kuat.

Ancaman otoritarianisme digital di abad ke-21

Saat ini, kita menghadapi ancaman baru yang disebut otoritarianisme digital. Jika pada abad ke-20 kekuasaan otoriter bertumpu pada senjata, militer, dan propaganda cetak, maka di abad ke-21 senjata utama mereka adalah teknologi. Pemimpin otoriter masa kini tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan algoritma, data besar, dan kecerdasan buatan untuk mengendalikan masyarakat secara halus namun menyeluruh.

1. Pengawasan wajah (facial recognition): kamera tersembunyi di jalanan, pusat perbelanjaan, bahkan sekolah, kini mampu mengenali identitas setiap orang dalam hitungan detik. Teknologi ini bukan sekadar alat keamanan, melainkan instrumen kontrol sosial. Setiap gerakan warga dipantau, setiap ekspresi dicatat, sehingga ruang publik berubah menjadi ruang pengawasan permanen.

2. Kredit sosial: sistem ini memberi skor pada kepatuhan warga negara. Mereka yang patuh akan diberi akses lebih mudah ke layanan publik, sementara yang kritis atau dianggap “mengganggu stabilitas” akan dibatasi aksesnya ke transportasi, pendidikan, bahkan pekerjaan. Dengan cara ini, kebebasan berpendapat tidak lagi ditekan secara terang-terangan, melainkan dikendalikan melalui insentif dan hukuman yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pengawasan ini diberlakukan di China.

3. Sensor internet: dunia maya yang seharusnya menjadi ruang bebas pertukaran ide kini dipagari oleh algoritma sensor. Informasi dari luar negeri diputus, media independen dibungkam, dan gelembung informasi diciptakan untuk memastikan rakyat hanya menerima narasi yang menguntungkan penguasa. Akibatnya, masyarakat hidup dalam realitas buatan, di mana kebenaran ditentukan oleh algoritma negara, bukan oleh fakta.

Otoritarianisme digital adalah bentuk mutakhir dari pengekangan kebebasan: tidak selalu terlihat brutal, tetapi justru berbahaya karena bekerja secara tak kasat mata. Otoritarianisme ini menyusup ke dalam rutinitas harian, membuat warga terbiasa diawasi, dinilai, dan dibatasi tanpa sadar. Demokrasi yang tidak waspada bisa perlahan terkikis, bukan oleh tank di jalanan, melainkan oleh kode-kode algoritma yang mengatur perilaku manusia.

Membentengi diri dari tarikan otoriter

Demokrasi bisa berubah menjadi otoriter secara perlahan (sering kali) bukan melalui kudeta militer atau revolusi, melainkan lewat proses pemilu yang sah yang kemudian digunakan untuk menghancurkan institusi dari dalam. 

Inilah paradoks demokrasi: mekanisme yang seharusnya menjamin kebebasan justru bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Sejarah menunjukkan bahwa banyak rezim otoriter lahir bukan dari kekosongan, melainkan dari demokrasi yang gagal menjaga fondasinya.

Cara melawannya adalah dengan memperkuat pilar-pilar demokrasi yang paling rentan:

1. Melindungi independensi peradilan: Hukum harus tetap mandiri dari kehendak penguasa. Ketika pengadilan tunduk pada tekanan politik, maka hukum berubah menjadi alat legitimasi penindasan. Peradilan yang bebas adalah benteng terakhir rakyat untuk menuntut keadilan, sekaligus mekanisme kontrol terhadap kebijakan yang menyimpang. Tanpa independensi ini, demokrasi hanya tinggal nama.

2. Menjamin kebebasan berkumpul: Masyarakat sipil (baik LSM, organisasi mahasiswa, maupun serikat buruh) adalah jantung demokrasi. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, pengingat bahwa negara bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Ketika kebebasan berkumpul dibatasi, suara alternatif hilang, dan ruang publik menjadi sunyi. Demokrasi yang sehat membutuhkan keramaian ide, perdebatan, dan solidaritas sosial yang tumbuh dari kebebasan berkumpul.

3. Transparansi informasi: Informasi adalah oksigen demokrasi. Tanpa akses yang bebas dan terbuka, rakyat tidak bisa membuat keputusan yang rasional. Pembatasan informasi yang tidak berdasar menciptakan gelembung narasi tunggal yang menguntungkan penguasa, sementara kebenaran terkubur di bawah propaganda. Transparansi bukan sekadar keterbukaan data, melainkan jaminan bahwa rakyat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah atas nama mereka.

Dengan demikian, menjaga demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga soal merawat institusi, melindungi kebebasan sipil, dan memastikan keterbukaan informasi. Demokrasi yang gagal menjaga ketiga hal ini akan perlahan kehilangan jiwanya, hingga suatu hari rakyat menyadari bahwa mereka hidup dalam sistem otoriter yang lahir dari demokrasi itu sendiri.

Otoritarianisme dan totalitarianisme menawarkan janji "stabilitas" dan "ketertiban", namun harga yang harus dibayar adalah martabat dan kebebasan manusia. Demokrasi mungkin tampak berisik dan penuh perselisihan, tetapi kebisingan itu adalah tanda bahwa rakyat masih memiliki hak atas hidupnya sendiri.

Sejarah telah membuktikan bahwa rezim yang dibangun di atas ketakutan pada akhirnya akan runtuh, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.