Iman, Politik, dan Masa Depan Kalimantan

Apa arti menjadi umat Katolik di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi Kalimantan? 

Ketika hutan terus mengalami tekanan, konflik penguasaan lahan terjadi di berbagai tempat, masyarakat adat berhadapan dengan ekspansi korporasi, dan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang merata, apakah umat Katolik cukup hanya menjalankan kehidupan keagamaan di lingkungan Gereja?

Suasana seminar
Pertanyaan ini penting direnungkan. Sebab, iman tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan tanggung jawab terhadap sesama dan seluruh ciptaan.

Dalam konteks Kalimantan, panggilan tersebut mempunyai makna yang sangat konkret: bagaimana umat Katolik mengambil bagian dalam memperjuangkan keadilan sosial, melindungi lingkungan hidup, menjaga persaudaraan lintas agama, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemikiran tersebut menemukan relevansinya dalam pemaparan Romo Yohanes Kurnianto Jeharut, yang akrab disapa Romo Hans, mengenai sejarah dan keterlibatan Gereja Katolik dalam kehidupan politik Indonesia, serta pandangan H. Sjaharie Jaang mengenai kontribusi umat Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keduanya memberikan pesan yang saling melengkapi: iman tidak cukup dihidupi dalam lingkungan Gereja, tetapi harus diwujudkan melalui kepedulian, keberanian bersuara, dan keterlibatan nyata dalam kehidupan bersama.

Sejarah menunjukkan Gereja tidak boleh apolitis

Dalam pemaparannya, Romo Hans mengajak peserta melihat kembali sejarah kehadiran Gereja Katolik di Indonesia. Tahun 1534 dicatat sebagai titik awal resmi kehadiran kekatolikan di Indonesia, ditandai dengan pembaptisan oleh Gonçalo Veloso. Empat ratus lima puluh tahun kemudian, momentum tersebut diperingati melalui Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia pada tahun 1984.

Romo Y. Kurnianto Jeharut
Perjalanan Gereja Katolik tidak selalu mudah. Peralihan kekuasaan kolonial dari Portugis kepada VOC yang bercorak Protestan membawa perubahan besar bagi kehidupan umat Katolik. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa keterlibatan Gereja dalam persoalan politik telah berlangsung sejak masa kolonial.

Pada 15–16 Mei 1924, para wali gereja menyelenggarakan sidang pertama dan mulai membicarakan sikap Gereja terhadap kebijakan politik pemerintah. Romo Hans menyoroti kenyataan bahwa para uskup Katolik saat itu masih orang Belanda, sementara Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Meskipun demikian, mereka telah membicarakan hubungan Gereja dengan kekuasaan politik.

Ia menegaskan, "Artinya, kalau mau dibilang Gereja Katolik itu tidak berpolitik, sejak tahun 24 uskup-uskupnya sudah bicara politik."

Pernyataan ini penting bagi Gereja di Kalimantan. Politik bukan semata-mata urusan perebutan kekuasaan atau pemilihan pejabat publik. Politik juga menyangkut keputusan tentang siapa yang memperoleh akses terhadap tanah, hutan, sumber daya alam, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Kebijakan perizinan perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur, misalnya, mempunyai konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, ketika kebijakan pembangunan menimbulkan ketimpangan, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial, Gereja tidak seharusnya memilih diam. Kepedulian terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral terhadap manusia dan ciptaan.

Dari sejarah kebangsaan menuju persoalan Kalimantan

Keterlibatan umat Katolik dalam perjuangan kebangsaan juga mempunyai akar sejarah yang menarik. Pada tahun 1922, Sarekat Islam pernah mengusulkan Romo Van Lith untuk menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Bagi Romo Hans, peristiwa ini memperlihatkan bahwa kerja sama lintas agama telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia.

Ia mengingatkan, "Tahun 1922, Sarekat Islam itu mengusulkan Romo Van Lith menjadi anggota Volksraad. Jadi, orang Islam mengusulkan pastor Katolik untuk jadi anggota DPR, tahun 1922."

Semangat persaudaraan lintas agama tersebut sangat relevan bagi Kalimantan. Di wilayah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam, persoalan lingkungan dan ketimpangan ekonomi tidak mengenal batas identitas. Kerusakan sungai, pencemaran, kebakaran hutan, konflik lahan, dan hilangnya sumber penghidupan dapat dialami siapa saja.

Demikian pula, masyarakat adat Dayak dan kelompok masyarakat lokal lainnya menghadapi tantangan dalam mempertahankan wilayah hidup, hutan adat, sumber pangan, serta ruang budaya di tengah perubahan penggunaan lahan dan ekspansi kegiatan ekonomi.

Di sinilah kerja sama lintas agama dan lintas komunitas menjadi penting. Gereja, organisasi keagamaan, pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Kalimantan.

Berani menjadi mitra kritis pemerintah dan korporasi

Salah satu tantangan terbesar Kalimantan adalah bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, industri kehutanan, serta berbagai proyek infrastruktur memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Kegiatan tersebut juga membuka lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi sebagian masyarakat.

Namun, manfaat ekonomi tidak selalu terdistribusi secara merata. Di sejumlah wilayah, ekspansi kegiatan usaha dapat memunculkan persoalan tumpang tindih lahan, konflik antara perusahaan dan masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta tekanan terhadap hutan dan sumber air.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau menanggung sebagian besar biaya sosial dan ekologis pembangunan.

Dalam situasi seperti ini, Gereja perlu mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah maupun korporasi. Kemitraan berarti bersedia bekerja sama untuk tujuan pembangunan yang baik.

Sikap kritis berarti tetap berani mempertanyakan kebijakan dan praktik usaha yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Gereja tidak harus menjadi organisasi politik praktis untuk menjalankan peran tersebut. Gereja dapat menggunakan kekuatan moralnya untuk mendorong transparansi, dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, penyelesaian konflik secara adil, dan tanggung jawab lingkungan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, membuka peluang besar bagi Kalimantan. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari gedung, jalan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat lokal, keberlanjutan ekosistem, perlindungan wilayah adat, dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan dan menjaga lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka?

Kebersamaan dan kepedulian melampaui identitas

Dalam sesi berikutnya, H. Sjaharie Jaang menekankan bahwa umat Katolik mempunyai kontribusi penting dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Semua itu dilandasi semangat cinta kasih.

H. Sjaharie Jaang
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kebersamaan dan kemampuan masyarakat untuk saling membantu tanpa membedakan agama, suku, maupun golongan.

Ia menyampaikan, "Kekuatan Indonesia itu ada di kebersamaan... kita tidak tahu di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak tahu bahwa siapa yang mengulurkan tangan kepada kita, mengangkat kita pada saat kita memerlukan bantuan."

Pesan ini mempunyai arti khusus bagi Kalimantan. Persoalan lingkungan dan sosial tidak mungkin diselesaikan oleh satu kelompok agama, satu komunitas, atau satu lembaga saja.

Perlindungan hutan, pemulihan sungai, penanganan kebakaran, penyelesaian konflik lahan, dan penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan kerja sama semua pihak.

Umat Katolik dapat mengambil bagian melalui pendidikan lingkungan, pendampingan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

Karya pelayanan Gereja tidak seharusnya hanya menjangkau umat Katolik, tetapi juga menjadi berkat bagi masyarakat luas.

Generasi muda dan masa depan Kalimantan

Tantangan lainnya adalah mempersiapkan generasi muda Katolik agar tidak hanya aktif dalam kegiatan internal Gereja, tetapi juga hadir dalam kehidupan publik.

Organisasi seperti PMKRI dan KMK mempunyai peran strategis dalam membangun kader yang memiliki integritas, kompetensi, wawasan kebangsaan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial.

Generasi muda perlu memahami bahwa persoalan Kalimantan bukan hanya persoalan lingkungan, ekonomi, atau politik secara terpisah.

Ketiganya saling berhubungan. Kerusakan hutan dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat. Konflik lahan dapat memperlemah hubungan sosial. Ketimpangan ekonomi dapat memperbesar ketidakadilan. Sementara kebijakan politik menentukan bagaimana persoalan tersebut ditangani.

Karena itu, kaum muda Katolik perlu berani memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan, dunia akademik, pemerintahan, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Mereka perlu menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya mencari pekerjaan dan keberhasilan pribadi, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan Kalimantan.

Iman yang bekerja untuk kehidupan

Ajaran Sosial Gereja, sejak Rerum Novarum hingga refleksi kontemporer mengenai perubahan ekonomi, teknologi, dan krisis lingkungan, memberikan landasan moral bagi keterlibatan umat dalam kehidupan bersama.

Martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan bersama, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah harus menjadi pedoman dalam mengambil sikap.

Dalam konteks Kalimantan, nilai-nilai tersebut juga perlu diterjemahkan menjadi kepedulian terhadap hutan, sungai, keanekaragaman hayati, dan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada alam.

Ensiklik Laudato Si' dari Paus Fransiskus mengingatkan bahwa krisis lingkungan dan krisis sosial tidak dapat dipisahkan. Merawat bumi berarti juga memperjuangkan kehidupan manusia, terutama mereka yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Pada akhirnya, sejarah dan pandangan kedua narasumber membawa kita pada satu kesimpulan: menjadi Katolik berarti mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa.

Di Kalimantan, tanggung jawab itu mempunyai wajah yang sangat nyata: berdiri bersama masyarakat yang memperjuangkan haknya, menyuarakan keadilan ketika terjadi ketimpangan, menjaga kerukunan lintas agama, dan merawat hutan serta lingkungan sebagai sumber kehidupan.

Sejarah telah memberikan teladan tentang kerja sama lintas agama dan keterlibatan Gereja dalam persoalan kebangsaan. Tantangan sekarang adalah meneruskan semangat tersebut untuk menjawab persoalan Kalimantan.

Umat Katolik tidak dipanggil untuk mendominasi, melainkan untuk melayani; bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi menghadirkannya dalam tindakan; bukan hanya merayakan iman di dalam Gereja, tetapi membawanya ke tengah kehidupan masyarakat.

Sebab, iman yang hidup adalah iman yang bekerja untuk kehidupan. Dan di Kalimantan, salah satu wujud paling nyata dari iman tersebut adalah ikut memperjuangkan masa depan yang adil, sejahtera, dan lestari bagi seluruh masyarakat serta generasi yang akan datang.


EBOOK YANG MUNGKIN ANDA PERLUKAN

TEKNIK FOTO-VIDEO: Anda dapat meningkatkan keterampilan dokumentasi masyarakat dan lingkungan dengan belajar teknik-teknik foto dan video dari ebook ini: Dari HP jadi karya: Cara cepat belajar dan menghasilkan foto-video bagus dengan HP.  

ANALISIS JARINGAN SOSIAL: Buku ini menyediakan panduan praktis cara melakukan analisis jaringan sosial. Cocok untuk peneliti, mahasiswa, analis sosial-ekonomi-politik, dan pegiat pemberdayaan masyarakat. Download di sini Anatomi dan Dinamika Jaringan: Panduan Belajar Social Network Analysis. 

Komentar

  1. saat semuanya bergerak secara khusus umat katolik, mulai dari Lingkungan kita masing-masing dengan cara memperdalam pengetahuan tentang dunia politik, ambil bagian dalam kehidupan sosial, memiliki jiwa sosial, dan jangan anti sosial serta anti politik...

    BalasHapus

Posting Komentar